topic blog gw kali ini bakal sedikit berat xDD. ceileh~~. gw pengen ngomongin soal masalah dokdo. pulau yang ada d ujung korea. katany s d tengah2 laut korea n jepang. pulau ini age d perebutin ama 2 negara, yaitu jepang n korea.
gw jadi bingung mana yang bener. dua2xny sama2x ngeklaim kalau tuh pulau pny mreka ):

nih beberapa artikel ttg pulau dokdo~~

Demi Gugusan Pulau Dokdo, Korsel Siap Putus Hubungan dengan Jepang

Seoul, Rabu - Menteri Luar Negeri Korea Selatan Ban Ki-moon, Rabu (9/3), di Seoul, menyatakan negaranya siap mengambil risiko mengorbankan hubungan baik dengan Jepang dalam persengketaan teritorial atas gugusan Pulau Dokdo yang terletak di perairan laut antara Korsel dan Jepang. Ia juga menyatakan, Korsel akan bersikap keras mempertahankan kedaulatan wilayah di gugusan pulau karang itu, yang juga diklaim Jepang sebagai bagian dari wilayahnya.

Perseteruan soal gugusan pulau itu, yang oleh Korsel disebut Dokdo atau kadang ditulis Tokto (dan oleh Jepang dinamai Takeshima), pecah justru di saat Tokyo dan Seoul tengah memperingati ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik antara kedua negara. Hubungan makin tegang akhir-akhir ini setelah seorang anggota parlemen tingkat provinsi di Jepang mengusulkan penetapan sebuah hari peringatan untuk mendukung klaim Tokyo atas Kepulauan Takeshima alias Dokdo.

"Sengketa Dokdo merupakan masalah yang terkait dengan wilayah dan kedaulatan kami. Dengan demikian, isu ini dapat dianggap lebih penting dibanding hubungan Korsel-Jepang dan masalah-masalah lainnya," kata Menlu Ban Ki-moon dalam acara konferensi pers, kemarin.

Menurut Ban, ia akan menangani masalah itu dengan tegas dan keras, untuk melindungi wilayah Korsel. Ban dijadwalkan akan terbang ke Tokyo, pekan ini, namun rencana kunjungan tersebut telah ditangguhkan.

Pernyataan Ban yang bernada keras dilansir setelah Pemerintah Korsel sebelumnya dihujani kecaman di dalam negeri karena dianggap tidak mengambil langkah yang cukup keras terhadap Jepang dalam persengketaan ini. Kemarin Ban menyatakan bahwa pemerintah menyadari adanya berbagai tuduhan bahwa mereka bersikap terlalu lunak dalam menanggapi masalah ini. "Kami kini akan menangani masalah itu dengan cara yang dapat diterima rakyat Korsel," katanya.

Konflik warisan PD II

Persengketaan soal gugusan pulau karang di tengah Laut Jepang-yang disebut Korsel sebagai Laut Timur-itu sesungguhnya merupakan persengketaan lama dan sudah terjadi sejak akhir Perang Dunia (PD) II. Kepulauan itu tidak berpenduduk. Namun, Korsel menempatkan pasukan tentara yang menjaga wilayah laut di sekitarnya, yang kaya akan ikan.

Gugusan Pulau Dokdo terletak kurang lebih di tengah- tengah antara Jepang dan Korsel, sekitar 220 kilometer dari Samchok, kota pelabuhan di pesisir timur Korsel dan berjarak kurang lebih sama dari Matsue, kota pelabuhan di pantai barat Jepang.

Meski berulang kali diprotes Jepang, di pulau itu Korsel tetap membangun sejumlah rumah pondokan, mercusuar, dan berbagai fasilitas pemantau.

Ketegangan dalam hubungan antara Korsel dan Jepang mulai merebak Februari lalu ketika Duta Besar Jepang di Seoul Toshiyuki Takano menegaskan kembali bahwa secara historis maupun yuridis pulau-pulau itu adalah bagian dari wilayah Jepang. Pernyataan ini membangkitkan kemarahan rakyat Korsel, yang sebagian ada yang berusaha menyerbu Kedutaan Besar (Kedubes) Jepang. Pemerintah Korsel secara resmi juga memanggil seorang pejabat tinggi di Kedubes Jepang untuk menyampaikan protes.

Konflik lain terjadi Selasa lalu ketika Kementerian Pertahanan Korsel mengerahkan empat pesawat jet tempur untuk mencegat sebuah pesawat terbang Jepang yang sedang terbang mendekati Pulau Dokdo. Pesawat ringan sipil yang membawa seorang pilot, wartawan, dan juru kamera tersebut digunakan oleh surat kabar Jepang Asahi Shimbun, yang kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak melanggar wilayah udara Korsel dan terbang ke daerah itu hanya untuk pengambilan gambar.

Sepanjang sejarah kontemporer, hubungan antara Tokyo dan Seoul sebelumnya juga pernah buruk akibat aksi penjajahan Jepang yang brutal di Semenanjung Korea tahun 1910- 1945. Kekejaman yang ditunjukkan pasukan pendudukan Jepang pada masa itu telah menumbuhkan sentimen anti- Jepang yang mendalam di antara rakyat Korea.

Khawatir Jepang akan lebih diuntungkan jika Amerika Serikat (AS) sampai terlibat dalam sengketa dua negara bertetangga ini, Presiden Korsel Roh Mo-hyun hari selasa menyatakan akan membatasi peran pasukan AS yang ada di Korsel. Seperti diberitakan (Kompas, 9/3), pasukan AS yang ditempatkan di sana dapat terlibat dalam konflik di luar Semenanjung Korea hanya jika ada persetujuan dari Korsel. (Reuters/AP/muk)

*sekedar info~~ xD. ban ki moon tuh sekretaris/ sekjen PBB untuk tahun 2007-2011 (:

Korsel Tak Akan Pernah Mundur untuk Memprotes Jepang soal Dokdo

Seoul, Rabu - Para demonstran Korea Selatan (Korsel) membakar bendera Jepang dan boneka Perdana Menteri Junichiro Koizumi. Demonstrasi menentang Jepang terus marak di seluruh Korsel, Rabu (16/3). Menteri Luar Negeri Korsel Ban Ki-moon mencela Jepang karena terus mengklaim pulau-pulau karang kecil (Dokdo) yang oleh Korsel dinyatakan sebagai miliknya juga.

Di Jepang, Dokdo juga disebut sebagai Takeshima. "Berhentilah merampok Dokdo!" teriak seorang aktivis. Sementara itu, ratusan orang lainnya melakukan protes dalam salah satu pertemuan paling besar di Kedutaan Besar Jepang di Seoul, yang dijaga oleh pasukan polisi antihuru-hara.

Protes terus marak dalam beberapa hati terakhir di Korsel. Dua aktivis telah memotong jari kelingkingnya hari Senin lalu untuk mendramatisir perlawanan mereka.

Meski demikian, Prefektur Shimane di Jepang tetap memberlakukan peraturan yang menetapkan 22 Februari sebagai "Hari Takeshima". Sikap pemerintahan di sebuah prefektur Jepang itu (semacam provinsi) memicu protes dari Korsel.

Tindakan tercela

Menteri Luar Negeri Ban Ki-moon mengecam langkah prefektur itu sebagai "tindakan tercela". Departemen Luar Negeri Korsel mengatakan Pemerintah Tokyo harus bertanggung jawab penuh atas hal itu. "Tak ada gunanya mendengarkan tindakan tercela Prefektur Shimane itu karena tidak akan berdampak pada status Dokdo yang masuk wilayah Korsel," kata Ban.

Ia mengatakan Seoul akan mengambil sejumlah tindakan balasan untuk lebih memperkuat pengawasan efektif atas pulau karang kecil itu, di mana sebuah kontingen polisi Korsel telah ditempatkan beberapa tahun ini. "Reaksi pemerintah itu difokuskan pada pertahanan teritorial kita atas Dokdo," kata Ban, sambil menambahkan bahwa secara bertahap tindakan balasan akan dipersiapkan pada tingkat pemerintah.

Deplu Korsel mengeluarkan siaran pers yang meminta Prefektur Shimane untuk mencabut peraturan yang menyatakan Dokdo sebagai wilayah Jepang, dan memanggil seorang pejabat diplomat senior Jepang untuk menyerahkan protes kepada Tokyo.

"Pemerintah akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menyuruh Prefektur Shimane membatalkan penentuan ’Hari Dokdo (Takeshima)’ dan menjelaskan bahwa Jepang sendiri bertanggung jawab atas semua konsekuensi yang mungkin menyusul," bunyi siaran itu.

Pemerintah Korsel kemarin juga memutuskan membuka pulau-pulau kecil itu untuk dikunjungi warga Korsel. Langkah itu bertujuan untuk menegaskan bahwa Dokdo berada di bawah pengawasan Korsel walau hal itu dapat dipastikan akan menimbulkan kemarahan Jepang dan memicu ketegangan hubungan di antara kedua negara bertetangga itu.

"Kami memutuskan mengizinkan warga Korea Selatan melakukan kunjungan ke Dokdo," kata Yoo Hong-joon, Kepala Administrasi Warisan Budaya Korsel. Sebelumnya, pemerintah membatasi kunjungan ke sana dengan alasan perlindungan lingkungan. Sementara itu, pemerintah provinsi bagian tenggara Korea Selatan lainnya, Kyongsang Utara, mengeluarkan deklarasi tentang pemutusan hubungan dengan Prefektur Jepang Shimane.(Reuters/AFP/mk)

beritany gw dapet secara googling dari siteny kompas (;

Sengketa Jepang-Korsel atas Dokdo-Takeshima

Oleh
Aco Manafe

Dalam dua tahun terakhir terjadi “perang diplomasi”, bahkan menjurus ke konflik militer, antara tiga negara maju Asia Timur, yakni konflik batas laut, antara Republik Rakyat China dengan Jepang, dan antara Korea Selatan dengan Jepang. Singkatnya, Jepang menghadapi dua lawan, yakni China dan Korea Selatan.
Meskipun klasik, dan perdebatan melalui pimpinan mereka, khususnya para Menteri Luar Negeri, namun sengketa batas maritim ini bisa menjadi embrio malapetaka. Jepang perlu menahan diri, karena latar belakang sejarah imperialisme dan kekerasan militer Jepang atas China dan Semenanjung Korea, serta wilayah di seberang batas kedua negara, yang memang dicaplok Jepang di masa penaklukannya.
Jepang mencaplok Kepulauan Dokdo pada Perang Rusia-Jepang 1904, dan pada penaklukan Semenanjung Korea 1910-1945, dan berlanjut di era modern. Era Asia Timur padahal mengedepankan pendekatan damai, untuk kerja sama regional, yang memerlukan kejujuran semua pihak, terutama Jepang.
Menurut Korsel, Jepang jangan memaksakan klaim “Takeshima” sebutan Jepang untuk Dokdo, karena itu adalah pencaplokan masa imperiumnya. Dokdo pertama diklaim Jepang 22 Februari 1905, sebagai bagian Prefektur Shimane.
Namun dalam sejarah Korea, dua gugusan karang seluas 186 ribu meter persegi itu bagian Provinsi Gyeongsang Utara, dan berkaitan dengan Pulau Daemodo yang ditaklukkan Jenderal Korsel Yi Jong-mu pada 29 Juni 1419. Bahkan tahun 512, Dokdo bagian teritori Dinasti Silla.
“Sejarah Tiga Kerajaan (Samguksagi) Korea”, yang ditulis tahun 1145, Raja Selong Sijik Jiriji (1418-1450) memasukkan Dokdo dalam imperiumnya. Tanggal 19 Juni 2005, Kota Masan di Gyeongsang Selatan memperingati Hari Daemodo, sebagai tanggal penaklukan wilayah Laut Selatan oleh jenderal Korea Yi, 586 tahun silam.
Karena warisan sejarah dan legitimasi tersebut, Seoul menetapkan kembali Dokdo sejak tahun 1953, dengan menempatkan pasukan kepolisian. Ini sebagai tanggapan hukum dan politik terhadap Jepang yang setelah memenangkan perang dengan China, 22 Agustus 1910, menganeksasi Semenanjung Korea.
Pakta penaklukan Semenanjung Korea tersebut ditandatangani oleh Kaisar Korea Sunjong dengan Pemerintah Jepang. Inilah yang menurut sejarah Korea, awal pemerintahan imperium Jepang yang kejam selama 35 tahun (berakhir tahun 1945).

Sumber Gas
Seoul mencatat suatu eufismisme Jepang terhadap generasi ketiga dan keempat Korea yang sudah menetap di Jepang dengan sebutan Zainichi. Mereka tetap memegang paspor Korsel atau Korut, dan menderita perlakukan yang diskriminatif akibat kebijakan sosial dan politik Jepang.
Sengketa batas laut Jepang-China mungkin mengarah ke sumber gas bawah laut dan perikanan Laut China Timur yang kaya. Sengketa batas maritim Jepang-Korsel atas Pulau Dokdo, berkonteks warisan historis yang logis, sebagai tumpuan kedaulatan wilayah Korea Selatan.
Sengketa China-Jepang, atas Laut China Timur ditambahi kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Kuil Peringatan Perang Yasukuni, dianggap preseden menista bangsa China dan Korea. Sementara itu, sengketa wilayah perbatasan laut Pulau Karang Dokdo lebih ke masalah legalitas sejarah kedaulatan dan kepemilikan warisan sejarah Korsel.
Dalam kunjungan ke Yasukuni, Korsel juga punya keberatan politik dan kebangsaan yang sama dengan China, yakni PM Jepang melegitimasi militerisme. Sama halnya, Jepang patut menarik buku sejarah baru, yang teksnya memuji imperialisme militer Jepang di masa lampau. Pyongyang dan Beijing lalu mengungkit luka lama, yakni penderitaan sekitar 20.000 hingga 300.000 wanita mereka, sebagai budak seks tentara Jepang.
Maka itu, Gedung Biru (Istana Kepresidenan-Cheong Wa Dae) Korsel, Sekretariat Negara maupun Presiden Roh Moo-hyun menekankan, bahwa masalah Dokdo adalah bukan konflik teritorial, tetapi masalah warisan sejarah Korsel.Ketegangan diplomatik, nyaris menuju bentrok fisik, ketika Jepang mengirim dua kapal survei maritim, yang dijawab Korsel dengan ancaman mengirim selusin kapal patroli.
Seoul seperti Beijing ingin perbaikan hubungan dengan Tokyo. Perundingan sengketa batas Laut China Timur China-Jepang, barulah dalam level tiga, setingkat direktur jenderal dan asisten menteri luar negeri. Dua harian Jepang, Yomiuri Shimbun dan Sankei, mendorong Korsel untuk mengklaim Dokdo atau Takeshima melalui tuntutan ke pengadilan internsional-International Court of Justice-ICJ.
Seoul mengatakan Tokyo ingin mengajukan kasus Dokdo ke ICJ, karena keyakinan akan memenangkan kasus pemilikan dua gugusan karang yang yang berjarak 157,5 Km dari Pulau Oki, Prefektur Shimane. Jepang sejak tahun 1954 telah menyatakan kasus Dokdo dibawa ke ICJ, meskipun menurut pemahaman Korsel, pengadilan internasional, selalu memihak kepada negara adidaya ekonomi, seperti Jepang.

Eksplorasi Tambang
Presiden Roh dan pemerintahannya begitu yakin akan kepemilikan sejarah Dokdo Mereka mendorong eksplorasi tambang bawah laut di gugusan karang. Pada April 2005, Soeul mengumumkan usaha bersama tambang antara antara Korea National Oil Corp dengan perusahaan migas terbesar kedua Australia Woodside Petroleum Ltd, untuk meneliti potensi di landasan Uleung, Laut Timur, di mana Dokdo juga berada. Woodside menginvestasikan US$ 500.000 untuk meneliti potensi maritim seluas 31.000 km persegi di utara ladang gas Donghae-I, tambang lepas pantai pertama Korsel.
Perusahaan Korea Gas Corp membuat siaran pers tentang kemajuan proyek eksplorasigas hydrat yang mencakup perairan sekitar Dokdo. Perusahaan gas terkemuka itu mengatakan, terdapat ladang gas yang menyamai impor gas Korsel selama 30 tahun. Korsel adalah pembeli terbesar gas alam cair kedua di dunia.
Ia menyebutkan Kementerian Perdagangan dan Industri merencanakan alokasi dana 225,7 miliar won hingga tahun 2014, untuk eksplorasi tambahan dan pembangunan kawasan seputar perairan Dokdo tersebut. Kepala Pusat Riset Teknologi LNG Korsel, Baek Yung-soon mengatakan gas hydrat tidak langsung berada di bawah Dokdo. Cadangan gas itu justru meliputi kawasan luas Laut Timur Korea dan barat daya Dokdo. Pulau karang itu berada di bawah Kementerian Maritim dan Perikanan Korea Selatan.
Ada pertemuan puncak PM Jepang Junichiro Koizumi dengan Presiden Korsel Roh Moo-hyun, 20 Juni 2005 di Seoul. Inti pertemuan selain mendorong pelanjutan pertemuan enam pihak, mengenai program nuklir Korea Utara, kedua pemimpin Asia Timur itu, ingin mempererat hubungan dan kerja sama bilateral. Presiden Roh, mendesak Jepang menghentikan provokasi kunjungan ke Yasukuni, menghapuskan teks buku sejarah Jepang yang tetap mengabaikan kekerasan militer Jepang di masa lalu, serta kekejaman selama pendudukan Semenanjung Korea (1910-1945).
Presiden Roh Moo-hyun lantang menegur Tokyo: “Dokdo bukan hanya bagian sejarah wilayah kami, namun juga disertai penderitaan selama (penjajahan) 40 tahun.Dokdo wilayah kami yang pertama dicaplok Jepang, ketika menguasai Semenanjung Korea. Perang Rusia-Jepang adalah perang agresi Imperium Jepang untuk menguasai Semenanjung Korea!” Suara keras dan tegas Roh Moo-hyun 25 April lalu, sepertinya diabaikan Tokyo. Baru beberapa pekan kemudian Tokyo menyatakan, ingin berunding.
Perlu diplomasi bertetangga baik, yang harus dilakukan Tokyo atas Korsel dan China, dengan jujur dan terbuka atas sejarah kelam militer Jepang masa lalu, yang memang kejam, termasuk di Asia dan Indonesia.

topic blog gw kali ini bakal sedikit berat xDD. ceileh~~. gw pengen ngomongin soal masalah dokdo. pulau yang ada d ujung korea. katany s d tengah2 laut korea n jepang. pulau ini age d perebutin ama 2 negara, yaitu jepang n korea.
gw jadi bingung mana yang bener. dua2xny sama2x ngeklaim kalau tuh pulau pny mreka ):

nih beberapa artikel ttg pulau dokdo~~

Demi Gugusan Pulau Dokdo, Korsel Siap Putus Hubungan dengan Jepang

Seoul, Rabu - Menteri Luar Negeri Korea Selatan Ban Ki-moon, Rabu (9/3), di Seoul, menyatakan negaranya siap mengambil risiko mengorbankan hubungan baik dengan Jepang dalam persengketaan teritorial atas gugusan Pulau Dokdo yang terletak di perairan laut antara Korsel dan Jepang. Ia juga menyatakan, Korsel akan bersikap keras mempertahankan kedaulatan wilayah di gugusan pulau karang itu, yang juga diklaim Jepang sebagai bagian dari wilayahnya.

Perseteruan soal gugusan pulau itu, yang oleh Korsel disebut Dokdo atau kadang ditulis Tokto (dan oleh Jepang dinamai Takeshima), pecah justru di saat Tokyo dan Seoul tengah memperingati ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik antara kedua negara. Hubungan makin tegang akhir-akhir ini setelah seorang anggota parlemen tingkat provinsi di Jepang mengusulkan penetapan sebuah hari peringatan untuk mendukung klaim Tokyo atas Kepulauan Takeshima alias Dokdo.

"Sengketa Dokdo merupakan masalah yang terkait dengan wilayah dan kedaulatan kami. Dengan demikian, isu ini dapat dianggap lebih penting dibanding hubungan Korsel-Jepang dan masalah-masalah lainnya," kata Menlu Ban Ki-moon dalam acara konferensi pers, kemarin.

Menurut Ban, ia akan menangani masalah itu dengan tegas dan keras, untuk melindungi wilayah Korsel. Ban dijadwalkan akan terbang ke Tokyo, pekan ini, namun rencana kunjungan tersebut telah ditangguhkan.

Pernyataan Ban yang bernada keras dilansir setelah Pemerintah Korsel sebelumnya dihujani kecaman di dalam negeri karena dianggap tidak mengambil langkah yang cukup keras terhadap Jepang dalam persengketaan ini. Kemarin Ban menyatakan bahwa pemerintah menyadari adanya berbagai tuduhan bahwa mereka bersikap terlalu lunak dalam menanggapi masalah ini. "Kami kini akan menangani masalah itu dengan cara yang dapat diterima rakyat Korsel," katanya.

Konflik warisan PD II

Persengketaan soal gugusan pulau karang di tengah Laut Jepang-yang disebut Korsel sebagai Laut Timur-itu sesungguhnya merupakan persengketaan lama dan sudah terjadi sejak akhir Perang Dunia (PD) II. Kepulauan itu tidak berpenduduk. Namun, Korsel menempatkan pasukan tentara yang menjaga wilayah laut di sekitarnya, yang kaya akan ikan.

Gugusan Pulau Dokdo terletak kurang lebih di tengah- tengah antara Jepang dan Korsel, sekitar 220 kilometer dari Samchok, kota pelabuhan di pesisir timur Korsel dan berjarak kurang lebih sama dari Matsue, kota pelabuhan di pantai barat Jepang.

Meski berulang kali diprotes Jepang, di pulau itu Korsel tetap membangun sejumlah rumah pondokan, mercusuar, dan berbagai fasilitas pemantau.

Ketegangan dalam hubungan antara Korsel dan Jepang mulai merebak Februari lalu ketika Duta Besar Jepang di Seoul Toshiyuki Takano menegaskan kembali bahwa secara historis maupun yuridis pulau-pulau itu adalah bagian dari wilayah Jepang. Pernyataan ini membangkitkan kemarahan rakyat Korsel, yang sebagian ada yang berusaha menyerbu Kedutaan Besar (Kedubes) Jepang. Pemerintah Korsel secara resmi juga memanggil seorang pejabat tinggi di Kedubes Jepang untuk menyampaikan protes.

Konflik lain terjadi Selasa lalu ketika Kementerian Pertahanan Korsel mengerahkan empat pesawat jet tempur untuk mencegat sebuah pesawat terbang Jepang yang sedang terbang mendekati Pulau Dokdo. Pesawat ringan sipil yang membawa seorang pilot, wartawan, dan juru kamera tersebut digunakan oleh surat kabar Jepang Asahi Shimbun, yang kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak melanggar wilayah udara Korsel dan terbang ke daerah itu hanya untuk pengambilan gambar.

Sepanjang sejarah kontemporer, hubungan antara Tokyo dan Seoul sebelumnya juga pernah buruk akibat aksi penjajahan Jepang yang brutal di Semenanjung Korea tahun 1910- 1945. Kekejaman yang ditunjukkan pasukan pendudukan Jepang pada masa itu telah menumbuhkan sentimen anti- Jepang yang mendalam di antara rakyat Korea.

Khawatir Jepang akan lebih diuntungkan jika Amerika Serikat (AS) sampai terlibat dalam sengketa dua negara bertetangga ini, Presiden Korsel Roh Mo-hyun hari selasa menyatakan akan membatasi peran pasukan AS yang ada di Korsel. Seperti diberitakan (Kompas, 9/3), pasukan AS yang ditempatkan di sana dapat terlibat dalam konflik di luar Semenanjung Korea hanya jika ada persetujuan dari Korsel. (Reuters/AP/muk)

*sekedar info~~ xD. ban ki moon tuh sekretaris/ sekjen PBB untuk tahun 2007-2011 (:

Korsel Tak Akan Pernah Mundur untuk Memprotes Jepang soal Dokdo

Seoul, Rabu - Para demonstran Korea Selatan (Korsel) membakar bendera Jepang dan boneka Perdana Menteri Junichiro Koizumi. Demonstrasi menentang Jepang terus marak di seluruh Korsel, Rabu (16/3). Menteri Luar Negeri Korsel Ban Ki-moon mencela Jepang karena terus mengklaim pulau-pulau karang kecil (Dokdo) yang oleh Korsel dinyatakan sebagai miliknya juga.

Di Jepang, Dokdo juga disebut sebagai Takeshima. "Berhentilah merampok Dokdo!" teriak seorang aktivis. Sementara itu, ratusan orang lainnya melakukan protes dalam salah satu pertemuan paling besar di Kedutaan Besar Jepang di Seoul, yang dijaga oleh pasukan polisi antihuru-hara.

Protes terus marak dalam beberapa hati terakhir di Korsel. Dua aktivis telah memotong jari kelingkingnya hari Senin lalu untuk mendramatisir perlawanan mereka.

Meski demikian, Prefektur Shimane di Jepang tetap memberlakukan peraturan yang menetapkan 22 Februari sebagai "Hari Takeshima". Sikap pemerintahan di sebuah prefektur Jepang itu (semacam provinsi) memicu protes dari Korsel.

Tindakan tercela

Menteri Luar Negeri Ban Ki-moon mengecam langkah prefektur itu sebagai "tindakan tercela". Departemen Luar Negeri Korsel mengatakan Pemerintah Tokyo harus bertanggung jawab penuh atas hal itu. "Tak ada gunanya mendengarkan tindakan tercela Prefektur Shimane itu karena tidak akan berdampak pada status Dokdo yang masuk wilayah Korsel," kata Ban.

Ia mengatakan Seoul akan mengambil sejumlah tindakan balasan untuk lebih memperkuat pengawasan efektif atas pulau karang kecil itu, di mana sebuah kontingen polisi Korsel telah ditempatkan beberapa tahun ini. "Reaksi pemerintah itu difokuskan pada pertahanan teritorial kita atas Dokdo," kata Ban, sambil menambahkan bahwa secara bertahap tindakan balasan akan dipersiapkan pada tingkat pemerintah.

Deplu Korsel mengeluarkan siaran pers yang meminta Prefektur Shimane untuk mencabut peraturan yang menyatakan Dokdo sebagai wilayah Jepang, dan memanggil seorang pejabat diplomat senior Jepang untuk menyerahkan protes kepada Tokyo.

"Pemerintah akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menyuruh Prefektur Shimane membatalkan penentuan ’Hari Dokdo (Takeshima)’ dan menjelaskan bahwa Jepang sendiri bertanggung jawab atas semua konsekuensi yang mungkin menyusul," bunyi siaran itu.

Pemerintah Korsel kemarin juga memutuskan membuka pulau-pulau kecil itu untuk dikunjungi warga Korsel. Langkah itu bertujuan untuk menegaskan bahwa Dokdo berada di bawah pengawasan Korsel walau hal itu dapat dipastikan akan menimbulkan kemarahan Jepang dan memicu ketegangan hubungan di antara kedua negara bertetangga itu.

"Kami memutuskan mengizinkan warga Korea Selatan melakukan kunjungan ke Dokdo," kata Yoo Hong-joon, Kepala Administrasi Warisan Budaya Korsel. Sebelumnya, pemerintah membatasi kunjungan ke sana dengan alasan perlindungan lingkungan. Sementara itu, pemerintah provinsi bagian tenggara Korea Selatan lainnya, Kyongsang Utara, mengeluarkan deklarasi tentang pemutusan hubungan dengan Prefektur Jepang Shimane.(Reuters/AFP/mk)

beritany gw dapet secara googling dari siteny kompas (;

Sengketa Jepang-Korsel atas Dokdo-Takeshima

Oleh
Aco Manafe

Dalam dua tahun terakhir terjadi “perang diplomasi”, bahkan menjurus ke konflik militer, antara tiga negara maju Asia Timur, yakni konflik batas laut, antara Republik Rakyat China dengan Jepang, dan antara Korea Selatan dengan Jepang. Singkatnya, Jepang menghadapi dua lawan, yakni China dan Korea Selatan.
Meskipun klasik, dan perdebatan melalui pimpinan mereka, khususnya para Menteri Luar Negeri, namun sengketa batas maritim ini bisa menjadi embrio malapetaka. Jepang perlu menahan diri, karena latar belakang sejarah imperialisme dan kekerasan militer Jepang atas China dan Semenanjung Korea, serta wilayah di seberang batas kedua negara, yang memang dicaplok Jepang di masa penaklukannya.
Jepang mencaplok Kepulauan Dokdo pada Perang Rusia-Jepang 1904, dan pada penaklukan Semenanjung Korea 1910-1945, dan berlanjut di era modern. Era Asia Timur padahal mengedepankan pendekatan damai, untuk kerja sama regional, yang memerlukan kejujuran semua pihak, terutama Jepang.
Menurut Korsel, Jepang jangan memaksakan klaim “Takeshima” sebutan Jepang untuk Dokdo, karena itu adalah pencaplokan masa imperiumnya. Dokdo pertama diklaim Jepang 22 Februari 1905, sebagai bagian Prefektur Shimane.
Namun dalam sejarah Korea, dua gugusan karang seluas 186 ribu meter persegi itu bagian Provinsi Gyeongsang Utara, dan berkaitan dengan Pulau Daemodo yang ditaklukkan Jenderal Korsel Yi Jong-mu pada 29 Juni 1419. Bahkan tahun 512, Dokdo bagian teritori Dinasti Silla.
“Sejarah Tiga Kerajaan (Samguksagi) Korea”, yang ditulis tahun 1145, Raja Selong Sijik Jiriji (1418-1450) memasukkan Dokdo dalam imperiumnya. Tanggal 19 Juni 2005, Kota Masan di Gyeongsang Selatan memperingati Hari Daemodo, sebagai tanggal penaklukan wilayah Laut Selatan oleh jenderal Korea Yi, 586 tahun silam.
Karena warisan sejarah dan legitimasi tersebut, Seoul menetapkan kembali Dokdo sejak tahun 1953, dengan menempatkan pasukan kepolisian. Ini sebagai tanggapan hukum dan politik terhadap Jepang yang setelah memenangkan perang dengan China, 22 Agustus 1910, menganeksasi Semenanjung Korea.
Pakta penaklukan Semenanjung Korea tersebut ditandatangani oleh Kaisar Korea Sunjong dengan Pemerintah Jepang. Inilah yang menurut sejarah Korea, awal pemerintahan imperium Jepang yang kejam selama 35 tahun (berakhir tahun 1945).

Sumber Gas
Seoul mencatat suatu eufismisme Jepang terhadap generasi ketiga dan keempat Korea yang sudah menetap di Jepang dengan sebutan Zainichi. Mereka tetap memegang paspor Korsel atau Korut, dan menderita perlakukan yang diskriminatif akibat kebijakan sosial dan politik Jepang.
Sengketa batas laut Jepang-China mungkin mengarah ke sumber gas bawah laut dan perikanan Laut China Timur yang kaya. Sengketa batas maritim Jepang-Korsel atas Pulau Dokdo, berkonteks warisan historis yang logis, sebagai tumpuan kedaulatan wilayah Korea Selatan.
Sengketa China-Jepang, atas Laut China Timur ditambahi kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Kuil Peringatan Perang Yasukuni, dianggap preseden menista bangsa China dan Korea. Sementara itu, sengketa wilayah perbatasan laut Pulau Karang Dokdo lebih ke masalah legalitas sejarah kedaulatan dan kepemilikan warisan sejarah Korsel.
Dalam kunjungan ke Yasukuni, Korsel juga punya keberatan politik dan kebangsaan yang sama dengan China, yakni PM Jepang melegitimasi militerisme. Sama halnya, Jepang patut menarik buku sejarah baru, yang teksnya memuji imperialisme militer Jepang di masa lampau. Pyongyang dan Beijing lalu mengungkit luka lama, yakni penderitaan sekitar 20.000 hingga 300.000 wanita mereka, sebagai budak seks tentara Jepang.
Maka itu, Gedung Biru (Istana Kepresidenan-Cheong Wa Dae) Korsel, Sekretariat Negara maupun Presiden Roh Moo-hyun menekankan, bahwa masalah Dokdo adalah bukan konflik teritorial, tetapi masalah warisan sejarah Korsel.Ketegangan diplomatik, nyaris menuju bentrok fisik, ketika Jepang mengirim dua kapal survei maritim, yang dijawab Korsel dengan ancaman mengirim selusin kapal patroli.
Seoul seperti Beijing ingin perbaikan hubungan dengan Tokyo. Perundingan sengketa batas Laut China Timur China-Jepang, barulah dalam level tiga, setingkat direktur jenderal dan asisten menteri luar negeri. Dua harian Jepang, Yomiuri Shimbun dan Sankei, mendorong Korsel untuk mengklaim Dokdo atau Takeshima melalui tuntutan ke pengadilan internsional-International Court of Justice-ICJ.
Seoul mengatakan Tokyo ingin mengajukan kasus Dokdo ke ICJ, karena keyakinan akan memenangkan kasus pemilikan dua gugusan karang yang yang berjarak 157,5 Km dari Pulau Oki, Prefektur Shimane. Jepang sejak tahun 1954 telah menyatakan kasus Dokdo dibawa ke ICJ, meskipun menurut pemahaman Korsel, pengadilan internasional, selalu memihak kepada negara adidaya ekonomi, seperti Jepang.

Eksplorasi Tambang
Presiden Roh dan pemerintahannya begitu yakin akan kepemilikan sejarah Dokdo Mereka mendorong eksplorasi tambang bawah laut di gugusan karang. Pada April 2005, Soeul mengumumkan usaha bersama tambang antara antara Korea National Oil Corp dengan perusahaan migas terbesar kedua Australia Woodside Petroleum Ltd, untuk meneliti potensi di landasan Uleung, Laut Timur, di mana Dokdo juga berada. Woodside menginvestasikan US$ 500.000 untuk meneliti potensi maritim seluas 31.000 km persegi di utara ladang gas Donghae-I, tambang lepas pantai pertama Korsel.
Perusahaan Korea Gas Corp membuat siaran pers tentang kemajuan proyek eksplorasigas hydrat yang mencakup perairan sekitar Dokdo. Perusahaan gas terkemuka itu mengatakan, terdapat ladang gas yang menyamai impor gas Korsel selama 30 tahun. Korsel adalah pembeli terbesar gas alam cair kedua di dunia.
Ia menyebutkan Kementerian Perdagangan dan Industri merencanakan alokasi dana 225,7 miliar won hingga tahun 2014, untuk eksplorasi tambahan dan pembangunan kawasan seputar perairan Dokdo tersebut. Kepala Pusat Riset Teknologi LNG Korsel, Baek Yung-soon mengatakan gas hydrat tidak langsung berada di bawah Dokdo. Cadangan gas itu justru meliputi kawasan luas Laut Timur Korea dan barat daya Dokdo. Pulau karang itu berada di bawah Kementerian Maritim dan Perikanan Korea Selatan.
Ada pertemuan puncak PM Jepang Junichiro Koizumi dengan Presiden Korsel Roh Moo-hyun, 20 Juni 2005 di Seoul. Inti pertemuan selain mendorong pelanjutan pertemuan enam pihak, mengenai program nuklir Korea Utara, kedua pemimpin Asia Timur itu, ingin mempererat hubungan dan kerja sama bilateral. Presiden Roh, mendesak Jepang menghentikan provokasi kunjungan ke Yasukuni, menghapuskan teks buku sejarah Jepang yang tetap mengabaikan kekerasan militer Jepang di masa lalu, serta kekejaman selama pendudukan Semenanjung Korea (1910-1945).
Presiden Roh Moo-hyun lantang menegur Tokyo: “Dokdo bukan hanya bagian sejarah wilayah kami, namun juga disertai penderitaan selama (penjajahan) 40 tahun.Dokdo wilayah kami yang pertama dicaplok Jepang, ketika menguasai Semenanjung Korea. Perang Rusia-Jepang adalah perang agresi Imperium Jepang untuk menguasai Semenanjung Korea!” Suara keras dan tegas Roh Moo-hyun 25 April lalu, sepertinya diabaikan Tokyo. Baru beberapa pekan kemudian Tokyo menyatakan, ingin berunding.
Perlu diplomasi bertetangga baik, yang harus dilakukan Tokyo atas Korsel dan China, dengan jujur dan terbuka atas sejarah kelam militer Jepang masa lalu, yang memang kejam, termasuk di Asia dan Indonesia.